Kategori
BNN Ajukan Anggaran Sebesar Rp 1,95 Triliun
JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,95 triliun untuk tahun 2024. Usulan ini diungkapkan oleh Kepala BNN RI, Komjen Petrus Reinhard Golose, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI.
Penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa program yang mencakup pengadaan peralatan informasi dan teknologi (IT) serta sarana prasarana pemberantasan.
Selain itu, BNN juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pendirian empat satuan kerja baru di wilayah Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Selanjutnya, ada juga alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar untuk layanan rehabilitasi, uji sertifikasi, dan uji kompetensi jabatan fungsional petugas rehabilitasi.
Petrus menjelaskan bahwa pagu indikatif anggaran BNN untuk tahun 2024, berdasarkan surat dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, sebesar Rp1,53 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp650 miliar, belanja operasional barang sebesar Rp415 miliar, dan belanja non-operasional sebesar Rp469 miliar.
Program-program prioritas yang akan dijalankan oleh BNN pada tahun 2024 termasuk bidang pencegahan dengan program penguatan ketahanan pelajar, mahasiswa, dan keluarga.
Selain itu, bidang pemberdayaan masyarakat akan melaksanakan program pelatihan soft skill dan life skill di wilayah yang rawan. Bidang rehabilitasi akan fokus pada program penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia layanan rehabilitasi, penyelenggaraan intervensi berbasis masyarakat (IBM), layanan SKHPN, serta layanan rehabilitasi di balai, lokal, dan klinik pratama.
Selanjutnya, bidang pemberantasan akan melaksanakan program penyeledikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan pencucian uang, serta optimalisasi TAT (Time of Arrival and Turnaround Time). Bidang layanan laboratorium akan fokus pada penyelenggaraan layanan pemeriksaan Narkotika dan NPS (Narkotika Prekursor Sederhana) untuk aparat penegak hukum maupun masyarakat umum.
