Sebanyak 24 Kementrian Terlibat Dalam Kebijakan Satu Peta

Pemerintah terus berkomitmen melanjutkan kebijakan satu peta dengan menerbitkan peraturan presiden nomor 23 tahun 2021. Peraturan presiden ini mendukung penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, maupun izin atau hak atas tanah yang timpang tindih.