MEDAN – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah demi menekan penyebaran covid-19 sejak merebak di awal tahun 2020.
Tes cepat dan tes usap covid-19 terus digalakkan secara masif dan gratis oleh pemerintah untuk membantu mendeteksi penyebaran virus corona dari tingkat pusat maupun daerah, hal ini terus dilakukan hingga pada awal januari 2021 vaksin mulai didistribusikan ke seluruh provinsi se-indonesia walau pada tahap pertama vaksinasi hanya akan dilakukan bagi para tenaga kesehatan.
Melihat perkembangan tersebut Gubernur Sumatera Utara di Medan, Rabu Sore mengingatkan warganya akan kewajiban menjalankan vaksinasi covid-19 demi kepentingan bersama bila giliran masyarakat tiba.
terkait munculnya isu keamanan vaksin covid-19 di tengah masyarakat, Gubernur Sumatera Utara mengimbau masyarakat tidak khawatir karena vaksinasi tingkat daerah akan dimulai dari Gubernur serta Bupati dan Wali Kota.
Sehingga harapnya segala isu dan asumsi negatif terkait vaksin covid-19 tidak perlu dibahas berlarut-larut edy menegaskan tidak ada alasan masyarakat menolak karena tahapan uji klinis vaksin telah dilakukan pemerintah
Namun ia juga menambahkan tidak diperlukannya pemberian sanksi hukum bagi warga yang menolak divaksinasi langkah persuasif dipandangnya cukup.
“Secara regulasi memang tidak ada alasan untuk menolak, saya rakyat Sumatera Utara, saya menolak berarti mengorbankan orang lain. Membuat orang terkena. Dari undang-undang darurat kesehatan itu pasti ada sanksinya. Tapi kita tidak perlulah pakai sanksi-sanksi begitu. Semua harus menyadari bahwa vaksin ini untuk keselamatan bersama. Makanya diawali dari Gubernur.” ujar Edi Rahmayadi.
Sebelumnya vaksin sinovac asal Tiongkok sudah tiba di Sumatera Utara pada 5 Januari 2021, sebanyak 40 ribu dosis vaksin yang dikirim oleh pemerintah pusat akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai tahap awal.
