JAKARTA – Pemerintah telah menjadwalkan proses vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan mulai pada pekan depan. Saat ini pemerintah tengah menunggu Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan status kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menuturkan pemerintah akan menggunakan data-data saintifik dari dalam negeri dan sejumlah negara.
“Pemerintah melihat bahwa ke depan walaupun kita sudah mempersiapkan vaksinasi, namun vaksinasi itu membutuhkan tetap sebelum dan sesudah itu peningkatan disiplin. Jadi pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat, dan kedisiplinan masyarakat itu ya memakai masker, menjaga jarak kemudian juga mencuci tangan dan juga tetap menghindari kerumunan,” ujarnya.
Selain itu, kata Airlangga, pemerintah terus mempersiapkan pengadaan vaksin dari Astrazeneca, Pfizer hingga Novavax.
Airlangga melanjutkan proses vaksinasi untuk masyarakat Indonesia memerlukan waktu. Dia juga berharap vaksinasi dapat meningkat kepercayaan masyarakat.
“Dari Pak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan mengenai program daripada vaksinasi itu dab bapak presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring karena seluruhnya itu, dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” tutupnya.
